Rumah Pengusaha Sumut Inisial TOP Digeledah KPK, Rp2,8 Miliar dan Senpi Disita

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dalam keterangan resminya kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik seorang pengusaha berinisial TOP di kawasan Sumatera Utara, Kamis (3/7/2025), terkait kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Dinas PUPR dan reservasi Wilayah I Sumut.
Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan uang tunai fantastis sebesar Rp2,8 miliar, satu pucuk pistol dengan tujuh butir amunisi aktif, serta senapan angin.
“Kami akan mendalami penemuan uang tunai dan senjata api di rumah TOP,” tegas Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dalam keterangan resminya kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
Menurut Budi, keberadaan senjata api itu akan dikoordinasikan dengan pihak penyidik dan kepolisian untuk memastikan legalitas serta kepemilikan resminya.
“Penemuan senjata api akan kami koordinasikan dengan penyidik dan kepolisian untuk memastikan keabsahan senjata tersebut,” imbuhnya.
Kasus ini berawal dari proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR dan reservasi di wilayah Sumatera Utara, yang terindikasi dikorupsi dengan nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Penggeledahan di rumah TOP menjadi langkah awal penelusuran lebih jauh untuk membongkar dugaan aliran dana haram.
Publik lantas berspekulasi mengenai kemungkinan pemanggilan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam pusaran kasus ini. Namun, KPK belum mau berspekulasi soal hal tersebut.
“Kami belum memastikan apakah Bobby Nasution akan dipanggil atau tidak. Namun, penyelidikan akan terus dilakukan untuk memastikan siapa saja yang terlibat dalam perkara ini,” ujar Budi Prasetyo.
Sejumlah aktivis antikorupsi juga mendesak agar KPK tidak tebang pilih dan berani memanggil semua pihak yang potensial terkait. Menanggapi hal itu, Budi menyatakan KPK membuka peluang memanggil siapa pun jika memang ada bukti kuat.
“Kami melakukan pendalaman dari berbagai pihak, termasuk hasil penggeledahan dan bukti-bukti lain. KPK berkomitmen menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang terus memberikan dukungan kepada KPK, baik dari Sumut maupun seluruh Indonesia,” jelasnya.
Lebih jauh, KPK juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan korupsi, termasuk di sektor pengadaan jalan, infrastruktur, dan proyek pemerintah lain.
“Silakan masyarakat menyampaikan aduan kepada KPK atau penegak hukum lainnya,” tandas Budi.
Sampai berita ini diturunkan, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap barang bukti yang diamankan di rumah TOP, termasuk menelusuri kemungkinan aliran dana ke pihak-pihak lain. KPK menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari hasil pengembangan kasus tersebut.
Kasus korupsi proyek Dinas PUPR Sumatera Utara diprediksi terus bergulir panas, terutama setelah penemuan senjata api dan uang tunai bernilai miliaran rupiah di kediaman TOP. Publik menanti, apakah KPK benar-benar berani mengungkap semua nama besar yang mungkin terlibat.
Editor :Dina Nurina