Aktivis Gruduk DPP Gerinda, Desak Prabowo Usut Dugaan Korupsi Rp 168 Milyar Di Bintan
Sejumlah aktivis geruduk dan konferensi Pers di kantor DPP Gerinda
SIGAPNEWS.CO.ID - “Kami sudah empat kali datang dari Batam ke Jakarta. Ini perjuangan rakyat!” tegas Ahmad Iskandar Tanjung, Ketua BAPAN DPD Kepri.
Iskandar mengungkapkan, dana DJPL itu muncul dari hasil supervisi KPK pada 2018. Seharusnya dana dapat diambil oleh bupati dan perusahaan tambang saat itu, namun hingga kini raib tanpa pertanggungjawaban.
“Anwar Ahmad yang waktu itu bupati, sekarang jadi gubernur. Tapi dananya tidak jelas!” ujarnya.
Janji Antikorupsi Prabowo Dipertanyakan
Dalam orasinya, Iskandar menyindir janji Prabowo soal pemberantasan korupsi yang dulu ia gaungkan.
“Mana bukti janji memburu koruptor sampai ke Antartika? Jangan cuma retorika!” sindirnya.
Iskandar mendesak Prabowo memerintahkan Kejaksaan dan Kepolisian bertindak tegas, bahkan jika perlu mengintervensi Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini.
Tuduhan Hukum Tumpul ke Pejabat
Aktivis nasional Babeh Aldo menuding Kejaksaan Tinggi Riau lamban menangani kasus DJPL. Ia menduga ada tekanan politik yang membuat penyidikan jalan di tempat.
“Kejati Riau ciut! Kami minta Kejaksaan Agung ambil alih kasus ini,” tegas Aldo.
Ia memperingatkan, rakyat Kepri bisa turun ke jalan jika hukum tidak ditegakkan.
“Hukum jangan cuma tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul ke pejabat!” serunya.
Investigasi Lapangan: Tak Ada Reboisasi
Aktivis Niko Silalahi mengaku telah mengecek langsung lokasi bekas tambang di Bintan.
“Kami sudah ke sana, nyata tidak ada reboisasi. Dana raib, bekas tambang dibiarkan,” ujarnya.
Kritik ke Gerindra: Rakyat Diabaikan
Iskandar mengecam sikap Gerindra yang dianggap tidak menindaklanjuti laporan rakyat.
“Tahun lalu laporan kami diterima di lantai 3 DPP Gerindra. Sekarang kami malah konferensi pers di trotoar. Diabaikan!” katanya kesal.
Ia bahkan menyebut Prabowo takut menindak Anwar Ahmad karena alasan politik.
“Apakah karena dia bagian dari ‘geng Solo’? Prabowo takut?” tantangnya.
Empat Tuntutan Aktivis
Massa aksi menyampaikan empat tuntutan utama:
- Prabowo memerintahkan penanganan kasus DJPL Rp168 miliar.
- Kejaksaan Agung mengambil alih penyidikan dari Kejati Riau.
- KPK mempercepat proses hukum tanpa tekanan politik.
- Gerindra menindaklanjuti laporan rakyat secara serius.
“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan!” tutup Iskandar
Editor :Tim Sigapnews
Source : Aktivis
