BASARNAS Undang Senkom Ikuti Diseminasi RPMK Tentang Jenis dan Tarif PNBP Bersifat Volatil

JAKARTANEWS - Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri hadiri undangan BASARNAS untuk mengikuti acara 'Diseminasi RPMK (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan) tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil pada BASARNAS' yang dilaksanakan secara Daring (via zoom Meeting) pada Rabu (26/10/2022).

Acara Diseminasi RPMK basaranas ini dibuka oleh Sekretaris Utama BASARNAS, Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS mewakili Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. 

Dalam sambutannya Sestama BASARNAS menyatakan harapannya acara diseminasi ini berjalan dengan baik sehingga usulan RPMK terkait tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil pada BASARNAS bisa diterima semua pihak.

Adapun Narasumber yang dihadirkan dalam acara diseminasi adalah dari 3 (tiga) institusi/lembaga negara terkait RPMK yakni Wawan Sunarjo dari Kementerian Keuangan RI, Agus Hariadi & Ratih Febriana dari Kementerian KUMHAM RI serta dari pihak BASARNAS dipaparkan oleh Moch Hernanto selaku Direktur Bina Potensi.

Dalam Acara ini Pihak BASARNAS mengundang 4 (empat) lembaga/ormas mitra yang dinilai aktif dalam kegiatan BASARNAS yaitu Senkom Mitra Polri, Baguna PDIP, PMI dan Kartir Nasional Gerakan Pramuka.

Hadir secara daring mewakili Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri dalam acara Diseminasi RPMK ini 3 (tiga) personil yakni Tri Joko Ketua Bidang, Edi Ermawan Kadep Penanganan Bencana & SAR (PBSAR) dan seorang anggota PBSAR bernama Ahmad Bahtari (Aang).

Dihubungi di waktu terpisah, Tri Joko selaku Ketua Bidang PBSAR PP Senkom menyatakan bahwa acara Diseminasi RPMK terkait tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil pada BASARNAS perlu didukung semua pihak, baik pemangku kepentingan maupun masyarakat pengguna layanan SAR dari BASARNAS.

"Kami mendukung upaya pihak BASARNAS melakukan kegiatan Diseminasi RPMK terkait tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil pada BASARNAS, ini perlu didukung semua pihak terutama para pemangku kepentingan maupun masyarakat pengguna layanan SAR dari BASARNAS," ujar Tri Joko Ketua Bidang PBSAR Senkom kepada Sigapnews, Jumat (28/10/2022).

"Jika nanti disahkan RPMK ini menjadi Peraturan Menteri Keuangan maka akan jadi payung hukum bagi pihak BASARNAS maupun masyarakat pengguna jasa layanan SAR terutama dari pihak corporate atau perusahaan atas jenis dan tarinya," pungkasnya. (**JN)