Presiden Buka Rakornas PB, Senkom Dukung Penguatan Resiliensi Berkelanjutan Dalam Hadapi Bencana

JAKARTANEWS - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (02/03/2023), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.

“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” ujar Presiden mengingatkan.

Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.

“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah 3 hal.

"Pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.

Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.

“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.

Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi. Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.

“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,” ujarnya.

Sebelum Presiden membuka dan memberi arahan kepada peserta Rakornas PB 2023 diawali dengan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., MM menyatakan pada 2022 bencana hidrometeorologi basah masih dominan terjadi. Namun dari sisi dampaknya bencana geologi lebih signifikan sehingga menjadi fokus perhatian ke depan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaannya.

"Selain itu kami juga mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi kering yang mungkin mengalami peningkatan di 2023," kata Letjen TNI Suharyanto. 

Menurut dia, hal itu belajar dari kejadian dan dampak gempa di Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo dan gempa Turki dengan kekuatan 7,8 magnitudo yang telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang sangat besar.

Maka, jelas dia, penguatan struktur bangunan fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas publik dan fasilitas kesehatan sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Tahun 2022 harus fokus menjadi perhatian kita bersama.

"Juga mendorong pemetaan sesar-sesar aktif darat yang belum teridentifikasi khususnya di kawasan padat penduduk, berdasarkan sejarah kejadian gempa bumi di masa lalu," ujar dia.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Tampak hadir jajaran BNPB antara lain Dr Lilik Kurniawan (Sekretaris Utama), Dra. Eny Supartini, M.M.(Kepala Biro SDM dan Umum) dan pejabat BPBD se-Indonesia antara lain: BPBD DKI Jakarta, BPBD Depok, BPBD Kutim, BPBD Kukar, BPBD Kota Pariaman, BPBD Siak, BPBD Bengkulu Tengah, BPBD Grorontalo serta Forkopimda se-Indonesia.

Selain itu tampak hadir pengurus pusat dari ratusan Lembaga Non Pemerintah (NGO) dan Organisasi Kemasyarakat dan Kemanusian serta Kebencanaan, seperti Senkom Rescue (Senkom Mitra Polri) yang diwakili oleh Tri Joko, SH (Ketua Bidang Kebencanaan) didampingi para deputy Dep.PBSAR yaitu dr. Dani Pramudya SpEM, Sandi Setya M, SH, Arizki AWalus S dan Dwi Seto P (Humas).

Di tempat terpisah Ketum Senkom Mitra Polri H.Katno Hadi, SE, MM menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Rakornas PB 2023 dan mendukung adanya Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana.

"Kami atas nama Pengurus dan Anggota Senkom Mitra Polri seluruh Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Rakornas PB 2023 yang diselenggarakan oleh BNPB dan mendukung penuh 'Penguatan Resiliensi Berkelanjutan Dalam Menghadapi Bencana'  dengan saling sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan elemen masyarakat seperti Senkom Mitra Polri yang siap membantu masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencan," ungkap Ketum Senkom.

Acara Rakornas PB 2023 ini ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'aruf Amin dengan mengingatkan, bahwa dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2024 sebagai pedoman. Dimana visi besar RIPB untuk mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana demi pembangunan berkelanjutan.

“Tangguh bencana berarti Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari segala macam bencana secara tepat waktu, efektif dan efisien, demi mempertahankan dan melanjutkan kinerja, serta raihan prestasi Indonesia selama ini,” terang Wapres.

Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana agar memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.

“Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural,” jelasnya. (TJ/**)