Warga Kalbar Sambangi Kemdikdasmen, Perjuangkan Revitalisasi Ratusan Sekolah Rusak Tahun 2026

SIGAPNEWS | Jakarta - Perwakilan masyarakat dan beberapa pejabat dinas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar audiensi resmi dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) di Jakarta pada Selasa, 20 Juli 2026. Kedatangan delegasi ini bertujuan untuk mengajukan permohonan khusus terkait percepatan bantuan revitalisasi sekolah di Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Gedung C Kemdikdasmen Jakarta Pusat tersebut, pihak perwakilan masyarakat memaparkan data dan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan laporan yang dihimpun, masih banyak fasilitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah pedalaman Kalbar, yang mengalami kerusakan berat—mulai dari ruang kelas yang hampir ambruk, rusaknya fasilitas sanitasi, hingga minimnya mebeler standar.

"Kami hadir di sini untuk membawa suara masyarakat di pelosok terutama sekolah-sekolah di Kalbar. Pendidikan yang layak adalah hak setiap anak bangsa. Revitalisasi sekolah pada tahun 2026 ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi masa depan agar kualitas SDM di Kalbar tidak tertinggal," ujar perwakilan delegasi masyarakat Kalbar.

Delegasi tersebut menekankan bahwa kondisi geografis Kalbar yang luas dengan tantangan akses transportasi yang berat seringkali menjadi hambatan tersendiri dalam pemerataan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui program revitalisasi dari Kemdikdasmen sangat dinantikan oleh para guru, siswa, dan orang tua murid di sana.

Respon Kemdikdasmen

Pihak Kemdikdasmen yang menyambut langsung kedatangan delegasi memberikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan di daerahnya. Perwakilan dari kementerian menyatakan bahwa aspirasi dan data usulan yang dibawa oleh masyarakat Kalbar akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi dan validasi data pokok pendidikan (dapodik).

Kemdikdasmen berkomitmen untuk menempatkan skala prioritas pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat dan mendesak, termasuk yang berada di wilayah Kalbar, dalam alokasi program revitalisasi infrastruktur tahun 2026, terutama dari Biaya Anggaran Tambahan (ABT) yang disetujui DPR RI.

Pemerintah pusat terus berupaya memastikan bahwa anggaran pendidikan tepat sasaran dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman bagi para siswa.

Audiensi ini ditutup dengan penyerahan dokumen usulan resmi peta sebaran sekolah rusak di Kalimantan Barat kepada pihak Kemdikdasmen, dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara masyarakat dan pemerintah pusat dalam memajukan pendidikan nasional.

Turut hadir dalam audisensi antara lain Kepala BPNP Provinsi Kalbar Iwan Kurniawan, Kepala Bidang pada Dinas Kota Pontianak Bowo, Kepala Dinas Kabupaten Kubu Raya Syarif Muhammad Firdaus, Kepala Bidang SD pada Dinas Kabupaten Mempawah Riska Tania, Pejabat pada Dinas Kabupaten Ketapang, Perwakilan Masyarakat Rudiansyah, Rae Fatullah, dan Achmad Pendi, para Pejabat di Lingkungan Inspektorat, Tim Investigasi, dan Direktorat Kemendikdasmen, serta Tim Koordinator Pengaduan Masyarakat Setwapres.(BT).