Ribuan Massa Kepung DPR Tolak Kenaikan Gaji Anggota Dewan
Aparat memukul mundur masa yang masih berdemo hingga malam hari dengan gas air mata
Jakarta – Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, sejak Senin (25/8/2025) siang. Aksi yang dimulai pukul 12.45 WIB ini menutup akses kendaraan umum di Jalan Gatot Subroto hingga Slipi, membuat bus TransJakarta terpaksa dialihkan.
Massa yang tergabung dalam aksi berasal dari mahasiswa, pelajar STM, buruh, pengemudi ojek online, hingga ibu rumah tangga. Mereka mengaku mendapat informasi ajakan aksi melalui media sosial.
“Kami turun ke jalan karena makin sulit cari nafkah di Jakarta, sementara anggota dewan justru menaikkan gaji dan tunjangan mereka,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, mahasiswa yang memimpin aksi menyebut DPR sebagai lembaga yang tidak lagi mewakili suara rakyat.
“DPR itu sarang tikus, sarang koruptor. Mereka hanya mengurus diri sendiri, bukan rakyat yang memilih mereka,” seru seorang mahasiswa dengan pengeras suara, disambut sorak dan tepukan massa.
Situasi memanas sekitar pukul 15.00 WIB ketika massa mulai melempar batu dan bambu ke arah barisan aparat yang berjaga. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Bentrokan sengit pun terjadi, membuat kawasan depan Gedung DPR/MPR mencekam.
Meski aparat berhasil memukul mundur massa ke arah Jalan Pejompongan menjelang malam, aksi tidak langsung bubar. Orasi terus bergema dengan tuntutan utama: pembubaran DPR sebagai simbol penolakan terhadap kenaikan gaji fantastis anggota dewan.
“Kalau DPR hanya berpihak pada kantong mereka sendiri, lebih baik bubarkan saja,” teriak seorang buruh di tengah kepulan gas air mata.
Kepolisian menegaskan tindakan pengamanan dilakukan sesuai prosedur.
“Kami hanya berupaya menjaga ketertiban agar kericuhan tidak meluas,” kata seorang perwira polisi yang ditemui di lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPR belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa. Namun, pengamat politik menilai gelombang aksi ini menjadi alarm serius bagi wakil rakyat. Jika tidak ada respons konkret, gelombang protes berpotensi kembali pecah di kemudian hari.
Aksi ribuan warga ini menambah daftar panjang protes publik terhadap DPR. Dengan sorotan tajam terhadap kenaikan gaji dan tunjangan, publik kini menunggu apakah suara jalanan ini akan direspons atau sekadar dianggap angin lalu.
Editor :Tim Sigapnews
