JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2001-2002. 

Hingga dua pekan sejak surat panggilan dilayangkan, Khofifah belum memenuhi permintaan pemeriksaan di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan proses pemanggilan saksi masih dalam tahap koordinasi dan penjadwalan ulang. 

“Pemanggilan saksi dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan dan ketersediaan jadwal. Untuk Ibu Khofifah saat ini masih dikoordinasikan,” kata Budi kepada wartawan.

KPK menegaskan tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapa pun yang terkait dengan perkara ini, termasuk pejabat aktif maupun nonaktif. 

“Tidak ada pihak yang diistimewakan. Semua diproses setara di hadapan hukum. Kami juga mencermati dukungan masyarakat yang tinggi terhadap pengungkapan kasus ini,” ujarnya menegaskan.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi lain, mulai dari anggota DPRD Jawa Timur hingga perwakilan kelompok masyarakat penerima hibah. Selain itu, penyidik juga menyita beberapa aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Budi Prasetyo menambahkan proses pemeriksaan maupun penyitaan masih bisa berlanjut jika ditemukan bukti tambahan. 

“Proses penyitaan masih bisa berlangsung jika muncul bukti baru. Pemeriksaan dan penyitaan berjalan paralel sesuai kebutuhan substantif penyidik,” ujarnya.

Meski belum memastikan jadwal pasti kehadiran Khofifah sebagai saksi, KPK menegaskan penyidikan akan terus berjalan secara transparan dan profesional. 

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional. Jika ditemukan bukti yang cukup, tentu akan ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Budi.

Kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas Jatim ini menjadi sorotan publik karena menyeret anggaran bernilai miliaran rupiah serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyalurannya. Masyarakat kini menanti langkah tegas KPK untuk memastikan para pihak yang bertanggung jawab benar-benar diproses secara hukum.

Skandal dana hibah pokmas Jawa Timur terus bergulir di tengah sorotan publik yang berharap KPK tidak tebang pilih dan berani menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya.