Munas X LDII Tegaskan Peran Ormas dalam Menjaga Stabilitas dan Kemandirian Bangsa

SIGAPNEWS | JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X pada 7–9 April 2026 di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta. Agenda lima tahunan tersebut menjadi forum strategis dalam menentukan kepengurusan baru sekaligus merumuskan program kerja organisasi guna menjawab tantangan kebangsaan dan dinamika global.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa Munas X tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat kontribusi LDII dalam menghadapi berbagai persoalan nasional dan global. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia, khususnya krisis di kawasan Timur Tengah, telah berdampak luas terhadap stabilitas global, termasuk lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga potensi resesi ekonomi.

Ia mengingatkan bahwa dampak krisis global tersebut berpotensi merembet menjadi persoalan sosial apabila tidak diantisipasi secara serius, seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, hingga potensi konflik sosial. Oleh karena itu, Munas X LDII turut membahas berbagai terobosan dan solusi konkret dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat, menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta mendorong kemandirian ekonomi umat.

Selain itu, Munas X juga menekankan pentingnya sinergi antara LDII dengan pemerintah serta seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. DPP LDII turut menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara untuk memberikan pembekalan kepada peserta, agar kepengurusan yang terbentuk mampu mengimplementasikan program kerja secara adaptif dan selaras dengan kebijakan pemerintah.

Dalam pembukaan Munas X, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, KH Mochamad Irfan Yusuf, mengajak LDII untuk berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan bangsa merupakan kerja kolektif yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Menurutnya, tema Munas X LDII, “Mengokohkan Peran LDII dalam Membangun Indonesia yang Berdaulat, Harmonis, dan Berkeadaban untuk Perdamaian Dunia,” sangat relevan dengan kondisi global saat ini sekaligus sejalan dengan visi pembangunan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya kemandirian nasional di sektor pangan, air dan energi sebagai upaya menghadapi ketidakpastian global.

Terkait dinamika geopolitik di Timur Tengah yang turut berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji, KH Irfan memastikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi agar pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Meski demikian, ia mengakui adanya potensi kenaikan biaya, khususnya tiket pesawat, yang dapat meningkat signifikan. Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji skema pembiayaan agar tidak membebani jamaah, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan nasional hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama serta penguatan karakter masyarakat dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan Indonesia.

KH Chriswanto Santoso berharap, melalui Munas X, LDII dapat melahirkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang adaptif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Ia menegaskan komitmen LDII untuk terus menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan nasional maupun global demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, harmonis dan berdaya saing.

Dalam Munas X LDII ini, turut hadir berbagai tokoh nasional dan unsur strategis, di antaranya Dr. Ahmad Ali MD, M.A.seorang kolomnis keislaman, cendekiawan Muslim, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dosen Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, doktor pengkajian Islam bidang syariah, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan perwakilan Ormas Senkom Mitra Polri. (TJN).