SIGAPNEWS | KARANGANYAR -  Angka, pasal hukum, dan dinamika regulasi fiskal yang kerap menguras energi seketika melebur dalam atmosfer penuh kehangatan di lereng Gunung Lawu. Sepanjang Sabtu hingga Minggu, 6–7 Juni 2026, ratusan konsultan pajak dari berbagai penjuru Jawa Tengah menanggalkan sejenak rutinitas formal mereka.

Bertempat di Ballroom Hotel Nava, Tawangmangu, Karanganyar, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa Tengah menggelar Gathering dan Seminar Perpajakan yang dirancang secara kontras: memadukan ketajaman intelektual profesi dengan penguatan aspek humanis organisasi.

Kegiatan kolaboratif ini mempertemukan eselon profesional dari empat cabang penyangga, yakni Semarang, Surakarta, Tegal, dan Banyumas. Seperti yang terekam dalam dokumentasi, ratusan peserta yang mengenakan batik khas organisasi berbaur kompak, mengepalkan tangan bersama di atas panggung utama.

Sebuah representasi visual bahwa penguatan kapasitas institusional tidak melulu dibangun lewat diktat aturan yang kaku, melainkan dimulai dari soliditas dan rasa kekeluargaan di akar rumput.

Merawat Kompetensi di Tengah Arus Perubahan

Ketua Panitia Pelaksana, Ferry Habibie, SE, SH, M.Si, Ak., BKP, menegaskan bahwa kekuatan utama sebuah organisasi profesi terletak pada jalinan relasi internalnya. Menurut Ferry, tantangan perpajakan ke depan menuntut respons kolektif yang tangguh, bukan pergerakan individu secara parsial.

"Kegiatan tahunan ini menjadi wadah krusial untuk merekatkan hubungan antaranggota IKPI se-Jawa Tengah. Harapannya, seluruh rekan sejawat dari empat cabang dapat semakin guyub, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam menjalankan roda profesinya," ungkap Ferry di sela-sela kegiatan.

Namun, rekreasi sosial ini tidak mengabaikan esensi edukasi. Agenda ini sekaligus menjadi medium peningkatan kapasitas mutu profesional lewat pembaruan pengetahuan regulasi perpajakan nasional. Guna menjamin anggotanya tetap adaptif, IKPI Jateng secara konsisten menggelar Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) hingga 12 kali dalam setahun. Langkah berkelanjutan ini krusial agar para konsultan mampu memberikan pendampingan hukum dan administratif yang presisi bagi wajib pajak.

Ferry juga meluruskan persepsi keliru yang kadang berkembang di ruang publik mengenai posisi konsultan pajak terhadap otoritas keuangan negara.

"Kami bukan pihak yang berseberangan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebaliknya, IKPI adalah mitra strategis yang menjembatani serta menyederhanakan komunikasi yang sering kali rumit antara fiskus (otoritas pajak) dan wajib pajak. Kompetensi anggota yang terus diperbarui justru mempermudah masyarakat memahami kewajiban konstitusional mereka," tambah Ferry lugas.

Meneguhkan Slogan 'IKPI untuk Negeri'

Pentingnya menyatukan persepsi dari basis keanggotaan yang gemuk—terutama pasokan besar dari koridor Semarang dan Surakarta—turut digarisbawahi oleh Ketua Pengurus Daerah IKPI Jawa Tengah, Adv. Muhammad Slamet Umbaran, SE, SH, M.Ak, Ak, CA, ACPA, BKP. Menurutnya, kesamaan visi di tingkat provinsi merupakan modal sosial utama untuk memberikan kontribusi berskala makro.

"Pesan yang kami bawa di Tawangmangu ini sederhana namun mendalam: menciptakan suasana kolektif yang berbeda agar IKPI Jateng semakin solid. Ketika internal kita kuat, daya tawar dan volume kontribusi kita bagi masyarakat serta negara otomatis akan melompat lebih besar," jelas Muhammad Slamet.

Ia mengingatkan, sebagian besar instrumen pembiayaan pembangunan nasional ditopang oleh sektor pajak. Oleh sebab itu, melalui semangat 'IKPI untuk Negeri', konsultan pajak didorong untuk mengambil peran lebih humanis: menjadi agen edukasi yang mampu mengikis ketakutan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan.

“Masih ada ruang kosong dalam pemahaman kepatuhan pajak di masyarakat. Di sinilah letak urgensi peran kami, hadir memberikan pendampingan yang berkeadilan agar tercipta ekosistem perpajakan yang sehat, transparan, dan tidak timpang,” tuturnya retoris.

Melalui kebersamaan yang tergalang rapi di kaki Gunung Lawu ini, IKPI Jawa Tengah menegaskan kembali komitmennya. Organisasi profesi ini menolak sekadar menjadi wadah sertifikasi administratif; mereka memilih menjadi rumah besar yang hidup, yang terus memproduksi sinergi, solidaritas, serta pengabdian riil demi tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa. (Ghoni)