Jaksa Agung Hentikan Penuntutan Dua Tersangka Laka Lantas Berdasarkan Keadilan Restoratif

JAKARTANEWS - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 2 (dua) Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakasaan Agung, Dr. Ketut Sumedana dalam siaran persnya menyebutkan bahwa Ekspose dilakukan secara virtual pada Rabu (11/5/2022).

"Acara Expose ini dihadiri oleh JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H., M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda," ungkap Ketut Sumedana. 

Menurut Ketut Sumedana, ada  2 (dua) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

"Tersangka Pertama, ZULKIFLI BIN (ALM) TALIB dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1), Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujarnya.

Lanjutnya, "Tersangka Kedua, DERRY OKVIANTO BIN SUPRIYONO dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1), Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," papar Kapuspenkum.

Seperti diketahui Pasal 310 ayat 1 UU tersebut berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Adapun Pasal 310 Ayat (3) mengatur "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000."

Baca juga: Tiga Orang Diperiksa Kejaksaan Agung Terkait Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Ketut Sumedana mengungkapkan ada beberapa alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan kepada dua (2 tersangka) tersebut.

"Pertama, para Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum," katanya.

"Kedua, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf," ujarnya.

"Ketiga, Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, jelasnya.

"Keempat, Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar," lanjutnya.

"Kelima, pertimbangan sosiologis dan Keenam, masyarakat merespon positif, paparnya. 

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (TJ)